Tangkapan layar Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati (kiri) dan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari fraksi PDI Perjuangan dalam RDP di Jakarta, Senin (7/2/2022). (ANTARA/Prisca Triferna)
muka Republik Indonesia harus kita jaga, muka Provinsi Bali harus kita jaga. Presiden Republik Indonesia menjadi Presiden G20Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi terkait isu pembuangan sampah terbuka (open dumping) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung Kota Denpasar menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.
"Terkait dengan pengelolaan sampah persiapan G20 di Provinsi Bali, kami memang saat ini intens dengan kementerian/lembaga terkait dengan penyelesaian TPA Suwung," ujar Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun, dan Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan KLHK akan melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wamen LHK Alue Dohong pada Selasa (8/2) dengan mengundang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan lembaga lain.
Sebelumnya, kunjungan Komisi IV DPR RI menemukan masih adanya praktik open dumping di TPA Suwung.
Baca juga: Gubernur Bali minta tiga kabupaten hentikan buang sampah ke TPA Suwung
Vivien mengatakan bahwa menurut informasi yang didapat, TPA itu akan ditutup pada April 2022 dan dibangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
"Itu yang akan kami koordinasikan dengan PUPR dan Bappenas," ujar dia.
Dia memastikan bahwa KLHK bersama dengan berbagai pihak terus melakukan koordinasi untuk mencari jalan keluar akan isu tersebut.
Selain pengurangan sampah di sumber, KLHK juga terus mendorong adanya jalan keluar menjelang ditutupnya TPA tersebut.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan citra Republik Indonesia harus dijaga menjelang perhelatan G20.
"Waktu kita kunjungan ke sana, tujuannya satu, muka Republik Indonesia harus kita jaga, muka Provinsi Bali harus kita jaga. Presiden Republik Indonesia menjadi Presiden G20," katanya.
Baca juga: Anggota DPD RI dorong Pergub Bali soal "tipping fee"
Baca juga: Bali undang investor "beauty contest" tangani sampah TPA Suwung
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA
