Presidensi G20 Indonesia diminta lebih transparan dalam proses pembuatan kebijakan dan lebih mendengarkan suara rakyat.
"Penting untuk mendesak G20 agar lebih mendengarkan suara rakyat, serta lebih transparan dalam proses pembuatan kebijakan," kata Ketua Civil 20 (C20) Sugeng Bahagijo di Jakarta, Kamis.
Presidensi G20 Indonesia, ujarnya, harus mampu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan, dan pendidikan melalui pembangunan dan pembiayaan kemanusiaan yang memadai dan berkualitas.
“Sama pentingnya, tidak boleh ada penundaan dalam mengakhiri korupsi, kesetaraan gender, mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), keadilan pajak, serta penyelesaian utang di negara kecil, dan berkembang. Banyak orang di Low & Middle-Income Countries (LMICs) mengandalkan kepemimpinan G20”, kata Sugeng.
Menghasilkan kebijakan, lanjut dia, harus mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk mengurangi kesenjangan pembangunan internasional dan kesenjangan pemulihan ekonomi global yang memprioritaskan kelompok rentan, kelompok perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, pemuda, dan orang-orang yang berisiko mengalami dampak ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan dan krisis iklim.
C20 meminta para pemimpin G20 untuk memberikan perhatian yang lebih besar dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah sehari-hari di akar rumput.
Keterbukaan dalam melibatkan dan melibatkan masyarakat sipil dalam setiap proses G20 menentukan apakah G20 telah mempertimbangkan aspirasi dan suara warga dunia atau tidak, kata dia.
Ia mengatakan Presidensi G20 Indonesia menentukan nasib masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat miskin dari negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Baca juga: Ketua C20 paparkan ciri multilateralisme yang responsif dan inklusif
Baca juga: Tuntutan masyarakat sipil dunia kepada pemimpin G20
"Penting untuk mendesak G20 agar lebih mendengarkan suara rakyat, serta lebih transparan dalam proses pembuatan kebijakan," kata Ketua Civil 20 (C20) Sugeng Bahagijo di Jakarta, Kamis.
Presidensi G20 Indonesia, ujarnya, harus mampu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan, dan pendidikan melalui pembangunan dan pembiayaan kemanusiaan yang memadai dan berkualitas.
“Sama pentingnya, tidak boleh ada penundaan dalam mengakhiri korupsi, kesetaraan gender, mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), keadilan pajak, serta penyelesaian utang di negara kecil, dan berkembang. Banyak orang di Low & Middle-Income Countries (LMICs) mengandalkan kepemimpinan G20”, kata Sugeng.
Menghasilkan kebijakan, lanjut dia, harus mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk mengurangi kesenjangan pembangunan internasional dan kesenjangan pemulihan ekonomi global yang memprioritaskan kelompok rentan, kelompok perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, pemuda, dan orang-orang yang berisiko mengalami dampak ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan dan krisis iklim.
C20 meminta para pemimpin G20 untuk memberikan perhatian yang lebih besar dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah sehari-hari di akar rumput.
Keterbukaan dalam melibatkan dan melibatkan masyarakat sipil dalam setiap proses G20 menentukan apakah G20 telah mempertimbangkan aspirasi dan suara warga dunia atau tidak, kata dia.
Ia mengatakan Presidensi G20 Indonesia menentukan nasib masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat miskin dari negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Baca juga: Ketua C20 paparkan ciri multilateralisme yang responsif dan inklusif
Baca juga: Tuntutan masyarakat sipil dunia kepada pemimpin G20
C20 minta semua negara fokus pada kesehatan dan vaksinasi
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA
