Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara di depan delegasi U20 dalam acara pendukung U20 2022 bertema "Inovasi Layanan dalam Pencegahan dan Respons atas Kekerasan Berbasis Gender sebagai Bagian dari Pemulihan Sosial yang Inklusif di DKI Jakarta" di Jakarta, Selasa (30/8/2022). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta/aa.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya berkomitmen melindungi kaum perempuan dan anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan.
Anies menyampaikan hal itu saat acara bertemakan "Inovasi Layanan dalam Pencegahan dan Respons atas Kekerasan Berbasis Gender sebagai Bagian dari Pemulihan Sosial yang Inklusif di DKI Jakarta" yang sejalan dengan salah satu tema utama U20 2022: "Post- Pandemic Cities" di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Anies: Kota sumber inovasi, kreativitas dan terobosan
Anies mengapresiasi bahasan mengenai inovasi layanan dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis jender (Gender Base Violence/GBV) sebagai bagian dari pemulihan sosial inklusif di DKI Jakarta.
Anies menyampaikan hal itu saat acara bertemakan "Inovasi Layanan dalam Pencegahan dan Respons atas Kekerasan Berbasis Gender sebagai Bagian dari Pemulihan Sosial yang Inklusif di DKI Jakarta" yang sejalan dengan salah satu tema utama U20 2022: "Post- Pandemic Cities" di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Anies: Kota sumber inovasi, kreativitas dan terobosan
Anies mengapresiasi bahasan mengenai inovasi layanan dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis jender (Gender Base Violence/GBV) sebagai bagian dari pemulihan sosial inklusif di DKI Jakarta.
Hal ini, kata dia, karena belakangan ini di Jakarta sempat terjadi kekerasan terhadap perempuan, seperti yang dilakukan oleh oknum petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), lalu Pemprov DKI mengambil langkah tegas dengan memberhentikan petugas tersebut, serta menyerahkan kasusnya ke kepolisian.
"Kejadian ini membuktikan bahwa Jakarta memiliki kebijakan zero-tolerance atas kekerasan terhadap perempuan, yang tercermin dalam kebijakan kami yang mencakup upaya end-to-end mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi," kata Anies.
Bahkan, kata Anies, pihaknya selalu aktif menjalankan kampanye dalam memerangi kekerasan berbasis jender.
"Dan (kami) mengajak seluruh walikota yang hadir di sini untuk berpartisipasi dalam kampanye ini melalui berbagai media informasi dan komunikasi," ujarnya.
Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta sejak awal telah memasukkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam klasifikasi kegiatan strategis daerah serta masuk dalam kegiatan strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta.
"Hal ini untuk menjadikan Jakarta mampu melindungi empat kelompok rentan, yaitu lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Jika keempat kelompok rentan tersebut dapat terlindungi dengan baik, maka perlindungan untuk seluruh warga Jakarta juga akan berjalan baik," ucap Anies.
Komitmen Jakarta dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual itu juga, kata Anies dituangkan dalam beragam program dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk United Nations Development Programme (UNDP).
Beberapa program tersebut, di antaranya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang sudah berstandar ISO hingga unit reaksi cepat dengan layanan 24 jam. Terdapat pula pos pengaduan di 19 lokasi di seluruh Jakarta, Rumah Aman, dan Jakarta Siaga dengan nomor telepon di 112.
Baca juga: DKI-Bank Dunia tekankan investasi penting untuk kota berkelanjutan
Baca juga: DKI-Bank Dunia tekankan investasi penting untuk kota berkelanjutan
"Tentu, berbagai program ini perlu didukung oleh beragam sektor masyarakat. Kolaborasi dengan UNDP dapat memperkuat layanan publik untuk melindungi perempuan dan anak," tutur Anies.
UNDP telah menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah percontohan sejak 2017 dalam memperkuat akses layanan publik untuk korban Kekerasan Berbasis Gender melalui rangkaian intervensi yang saling melengkapi dengan dukungan penuh dari Pemerintah Jepang dan Seoul Policy Center (USPC).
Sebagai bagian dari penanganan COVID-19 yang inklusif, UNDP memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan selama pandemi COVID-19 di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Rumah Sakit Umum dan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), serta mendirikan Unit Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di berbagai komunitas, transportasi umum dan universitas dalam mendukung agenda kota yang aman dan berkelanjutan, dengan dukungan anggaran tambahan dari Jepang.
UNDP dan Pemprov DKI Jakarta juga turut menyadari bahwa Urban 20 (U20) dapat menjadi platform yang kuat untuk berbagi pengetahuan dan berkolaborasi dengan para pemimpin kota dalam mengatasi hambatan sosial-ekonomi dan lingkungan sebagai upaya pemulihan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan pasca pandemi COVID-19.
Adapun kegiatan diskusi yang sejalan dengan salah satu area tematik utama Urban 20 2022 yakni "Post- Pandemic Cities" ini, dibuka oleh Anies Baswedan dan Pejabat Bertanggungjawab UNDP Indonesia Nicholas Booth dengan pembicara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan I Gusti Ayu Bintang Darmawati; Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti; pakar dari Seoul Policy Center Hye Young Park; serta Delegasi Kota dari Mumbai, India, Iqbal Singh Qhalal; Delegasi Kota dari Lima, Peru, Jhosselyn Jheydi; dan Delegasi Kota dari Quito, Ekuador, Juan Manuel Carrion.
Baca juga: Anies ubah orientasi pembangunan ke pengurangan kendaraan pribadi
Baca juga: Anies ubah orientasi pembangunan ke pengurangan kendaraan pribadi
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA
