Pandemi COVID-19 sejak akhir 2019 belum sepenuhnya usai, tetapi dunia telah terancam dengan cacar monyet yang baru-baru ini dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai darurat kesehatan internasional lainnya.
Menyadari bahwa ancaman kesehatan global selalu ada, kelompok 20 ekonomi terbesar dunia atau Group of Twenty (G20) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemampuan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (prevention, preparedness and response/PPP) bersama dalam menghadapinya.
Sebagai presiden G20 tahun 2022, Indonesia mendorong tiga fokus utama dalam memperkuat arsitektur kesehatan global yaitu pertama, komitmen untuk membangun ketahanan sistem kesehatan global; kedua, melakukan harmonisasi standar protokol kesehatan; dan ketiga, penguatan arsitektur didorong dengan memperluas pusat manufaktur global.
Komitmen untuk memperkuat tata kelola kesehatan global melalui koordinasi dengan WHO dan organisasi internasional lainnya ditegaskan oleh para pemimpin G20 dalam pertemuan puncak yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022.
Panel Independen Tingkat Tinggi G20, serta WHO dan Bank Dunia memperkirakan ada kesenjangan pembiayaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi sekitar 10 miliar dolar AS per tahun.
Seperti yang diprakarsai Arab Saudi, Italia, dan dilanjutkan Indonesia selama presidensinya, G20 menyambut pembentukan Dana Perantara Keuangan baru untuk kesiapsiagaan pandemi atau Pandemic Fund yang diselenggarakan oleh Bank Dunia.
Melibatkan Bank Dunia sebagai penyimpan dana dan WHO sebagai bagian dari penasihat/ahli yang memberi masukan bagaimana dana tersebut dipergunakan, Dana Pandemi pada intinya bertujuan untuk mengatasi kesenjangan di antara berbagai negara, terutama negara berkembang, dalam menghadapi pandemi.
Di bawah presidensi Indonesia, sejauh ini terkumpul 1,4 miliar dolar AS dana pandemi dari sejumlah negara dan lembaga donor internasional.
Komitmen pendanaan tersebut diperoleh dari Komisi Eropa, Amerika Serikat, Italia, Indonesia, China, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Spanyol, Australia, Singapura, Norwegia, Selandia Baru, Inggris, India, Belanda, Prancis, Afrika Selatan, dan tiga lembaga filantropi yaitu Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller, serta Wellcome Trust.
Pengumpulan dana pandemi sebaiknya perlu terus digiatkan oleh G20 sampai tercapai target untuk menutup kesenjangan pembiayaan kesiapsiagaan pandemi yaitu 10 miliar dolar AS setiap tahun, agar dunia dapat lebih baik mencegah dan merespons ancaman pandemi di masa depan.
Dalam Bali Leaders’ Declaration atau Deklarasi Bali yang dihasilkan para pemimpin G20 usai KTT, mereka juga bersepakat untuk memajukan upaya bersama guna memastikan akses yang adil dan merata ke vaksin, obat-obatan, serta alat diagnostik.
Visi tersebut berkaitan dengan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Waiver yang merupakan skema pemerataan vaksin yang diusulkan oleh India dan Afrika Selatan, dalam pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada 2 Oktober 2020.
Dua negara anggota G20 itu mendesak WTO melepaskan kewajiban melindungi hak atas kekayaan intelektual terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengobatan COVID-19. WTO menyepakati usul TRIPS Waiver pada Juni 2022.
Negara anggota G20 kemudian mencatat bahwa WTO akan memutuskan perpanjangannya untuk mencakup produksi dan pasokan alat diagnostik dan obat-obatan COVID-19.
Selain itu, G20 juga berkomitmen untuk menanamkan pendekatan One Health multisektoral dan meningkatkan pengawasan global, termasuk pengawasan genomik, untuk mendeteksi patogen dan resistensi antimikroba (AMR) yang dapat mengancam kesehatan manusia.
Untuk memungkinkan pengawasan patogen global, G20 mendorong pembagian data patogen secara tepat waktu pada platform bersama dan terpercaya, bekerja sama dengan WHO sera mendorong pembagian manfaat dari pemanfaatan patogen sesuai dengan UU nasional yang berlaku.
Anggota G20 menekankan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas dan kerja sama produksi produk kesehatan lokal dan regional, serta jaringan penelitian dan pengembangan global dan regional yang berkelanjutan untuk memfasilitasi akses yang lebih baik ke vaksin, obat-obatan, serta alat diagnostik terutama di negara berkembang.
Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta serta transfer teknologi dan berbagi pengetahuan dianggap perlu dalam upaya tersebut.
G20 pun mendukung pusat transfer teknologi vaksin mRNA oleh WHO, penelitian bersama, produksi vaksin bersama, serta peningkatan kerja sama di antara negara-negara berkembang.
Lebih lanjut, anggota G20 mengakui pentingnya standar teknis dan metode verifikasi bersama untuk memfasilitasi perjalanan internasional yang lancar serta mengenali solusi digital dan solusi non-digital, termasuk bukti vaksinasi.
Dialog dan kolaborasi internasional dalam pembentukan jaringan kesehatan digital global terpercaya sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pencegahan dan respons terhadap pandemi di masa depan juga perlu dilanjutkan, dengan memanfaatkan dan mengembangkan keberhasilan standar dan sertifikat digital COVID-19 yang telah ada.
Tindak lanjut
Sebagai salah satu tindak lanjut dari kesepakatan tentang penguatan arsitektur kesehatan global yang dimuat dalam Deklarasi Bali, Indonesia dan WHO menyepakati pembentukan pusat pelatihan multi-negara dan tim medis darurat (Emergency Medical Team/EMT) yang siap dikerahkan untuk menghadapi situasi darurat kesehatan di masa depan.
WHO menjelaskan bahwa pusat pelatihan itu akan meningkatkan kapasitas Indonesia serta negara lain di Asia dan sekitarnya untuk bertindak cepat menghadapi keadaan darurat.
Sekretariat Tim Medis Darurat WHO mengelola pelatihan, pengembangan kapasitas, penetapan standar, dan proses jaminan kualitas untuk inisiatif global dan mendukung negara dan wilayah dalam mengoordinasikan operasi respons dengan EMT.
Strategi EMT 2030, setiap negara memiliki kapasitas untuk menanggapi keadaan darurat nasional dengan cepat dan efektif dengan memanfaatkan kapasitas regional dan sub-regional untuk mendukung komunitas yang rentan.
Dengan demikian, Indonesia telah mengambil langkah nyata menuju tujuan tersebut dengan peluncuran pusat pelatihan EMT WHO.
Hal ini sejalan dengan pesan yang disuarakan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam KTT G20 di Bali, bahwa “negara berkembang perlu kemitraan yang memberdayakan” dengan menjadi bagian dari rantai pasok kesehatan global, termasuk pusat manufaktur dan riset.
Kalimat “never again” (jangan terulang lagi) disebutnya harus menjadi mantra bersama agar dunia lebih bersiap menghadapi darurat kesehatan global, dengan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam mengelola pandemi COVID-19.
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA
