Presidensi G20 Indonesia ingatkan pentingnya kebersamaan

Cuaca Washington DC, Amerika Serikat, yang cerah selama beberapa hari, mendadak mendung pada Kamis (13/10) di sela-sela Pertemuan Ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20.

Cuaca yang dingin dan berangin jelang musim gugur tersebut seolah-olah menandakan kondisi global pada 2023 bakal penuh ketidakpastian dan situasinya lebih menantang.

Penyebabnya tidak lain konflik geopolitik di Eropa yang dampaknya mengganggu rantai pasokan serta kenaikan harga energi maupun pangan dan menyebabkan tekanan inflasi global.

Kondisi yang mengancam dunia pada resesi ini diperkuat laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyatakan ekonomi global melambat hingga 2,7 persen pada 2023, atau menurun 0,2 persen dibandingkan outlook pada Juli 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus pemimpin pertemuan mengatakan tantangan ini tidak bisa dihadapi negara secara sendiri-sendiri karena membutuhkan kerja sama multilateral terutama G20 yang memberikan pengaruh terhadap 85 persen perekonomian dunia untuk mencari solusi bersama.

Sejumlah menteri keuangan maupun gubernur bank sentral G20 menghadiri pertemuan secara langsung yang sudah dilaksanakan selama empat kali pada Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk merumuskan sejumlah pandangan.

Pertemuan yang dihadiri 66 pimpinan secara langsung dan empat orang secara virtual juga mengundang Menteri Keuangan Ukraina, yang menandakan sebagai undangan ke-3 yang dilaksanakan selama masa Presidensi Indonesia.

Sri Mulyani mengakui keberagaman anggota G20 merupakan dinamika yang bisa menghambat terjadinya kesepahaman dalam merespon isu global, meski hal tersebut juga bisa menjadi kekuatan bersama.

"Kita pasti ada perbedaan dalam posisi, manfaat dan pengalaman dalam berbagai hal, tapi perbedaan ini dapat mengizinkan untuk mencari solusi terbaik yang inklusif bagi dunia," katanya.

Perbedaan dalam pertemuan tersebut tidak sampai membuat deadlock forum FMCBG mengingat rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam kebijakan makro di G20 Chair's Summary, meski bukan dalam bentuk komunike yang lebih mengikat.

Summary itu muncul dari enam agenda pembahasan seperti ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, peraturan sektor finansial, investasi infrastruktur keuangan berkelanjutan, dan perpajakan internasional.

Salah satu hasilnya adalah kelanjutan penguatan kerja sama kebijakan makro, mempertahankan stabilitas finansial dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang serta penyiapan bantalan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif spillover.

Selain itu, kebijakan makroprudensial di negara-negara G20 juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan risiko secara sistemik seiring dengan kondisi penguatan likuiditas.

Terkait hal tersebut, Sri Mulyani memastikan berbagai respon kebijakan yang diluncurkan juga harus dipaparkan secara spesifik, jelas, terkoordinasi dan dikomunikasikan dengan baik agar pesan dapat tersampaikan.

"Tantangan global juga membutuhkan kerja sama dan sinkronisasi bauran kebijakan makro maupun fiskal serta instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah bersama dan mendukung pemulihan ekonomi secara efektif," katanya.

Kebersamaan

Dalam kesempatan yang serupa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan Presidensi G20 Indonesia telah menyuarakan pentingnya kerja sama serta kesepahaman di tengah berbagai risiko yang dapat mengganggu potensi perekonomian dunia, karena sudah banyak kemajuan yang didapat.

"Kebersamaan di G20 menjadi penting karena penanganan kebijakan makro ekonomi global saat ini banyak memperlihatkan kemajuan, terutama untuk mitigasi risiko dalam jalur keuangan," katanya.

Beberapa upaya di jalur keuangan terus dilakukan termasuk melalui koordinasi kebijakan makro dan moneter yang akan terus dilakukan untuk mencegah pelemahan ekonomi tidak disertai dengan kenaikan harga atau inflasi yang dapat memberatkan masyarakat (stagflasi).

Berdasarkan G20 Chair's Summary, bank sentral juga sepakat untuk terus memantau tekanan harga pangan dan energi serta terus melanjutkan penguatan kebijakan moneter yang berbasis data, dikomunikasikan secara jelas, ekspektasi inflasi untuk menjaga momentum pemulihan dan dampak ke berbagai negara.

Banyaknya poin yang menjadi persetujuan dalam FMCBG menunjukkan bahwa Presidensi G20 Indonesia telah berhasil membantu untuk mempertahankan keutuhan G20 sebagai forum global dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan finansial.

Pertemuan FMCBG juga menjadi titik penting dalam agenda keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 agar negara kawasan dapat mewujudkan ketahanan ekonomi dan keuangan, memajukan konektivitas pembayaran untuk mendorong inklusi keuangan serta transaksi keuangan dan investasi dengan mata uang lokal.

Tidak hanya itu, Presidensi G20 Indonesia juga berhasil mengawal pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19 sesuai dengan tagline recover together, recover stronger yang menjadi pesan agar dunia menjadi cepat pulih dengan semangat kebersamaan.

Selain itu, keragaman budaya, kuliner, maupun produk UMKM yang ditunjukkan oleh Indonesia selama masa Presidensi G20 pada 2022 ini telah memberikan kenangan maupun kesan yang baik bagi negara anggota.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan sebagian besar peserta pertemuan FMCBG melihat Presidensi G20 Indonesia sebagai sesuatu yang positif karena mampu memberikan keunikan tersendiri.

Bahkan di sela-sela pertemuan FMCBG tersebut, para peserta mendapatkan hidangan kuliner otentik Indonesia berupa nasi nusantara, yang mencakup hidangan nasi uduk, ayam bakar, tempe bacem, dan pepes jamur.

"Testimoni yang light ini sebagai penyeimbang dari pembahasan substansi yang cukup keras, artinya para member merasa ini poin positif dari G20," katanya.

Secara keseluruhan, Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 di 2022 telah berupaya untuk menularkan semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus bersama yang bermanfaat untuk mencari solusi mengatasi isu global dalam konteks semangat multilateral.

Sebelumnya, pertemuan ke-1 FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia berlangsung pada Februari 2022 di Jakarta, pertemuan ke-2 pada April 2022 di Washington DC, AS, dan pertemuan ke-3 pada Juli 2022 di Nusa Dua, Bali.

Presidensi G20 Indonesia akan berakhir usai penyelenggaraan KTT tingkat pemimpin G20 pada November 2022 di Nusa Dua, Bali. Setelah itu, India mendapatkan kepercayaan untuk memegang keketuaan G20 selanjutnya pada 2023.






 

Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).

Sumber: ANTARA