Sabtu, 23 November 2024
Menuju G20

PLN kembangkan sistem waralaba untuk perbanyak SPKLU dan SPBKLU

PLN kembangkan sistem waralaba untuk perbanyak SPKLU dan SPBKLU
Ilustrasi - Pengendara kendaraan listrik mengisi daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). ANTARA/HO-Korporat PLN.
PT PLN (Persero) mengembangkan sistem waralaba (franchise) untuk memperbanyak jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) agar ekosistem yang mendukung kendaraan listrik di Indonesia segera terbentuk.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pada rangkaian acara G20 dalam pernyataan di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu, menyampaikan sistem waralaba merupakan salah satu strategi PLN untuk berkolaborasi demi mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan yang rendah emisi.

"Kami membangun sistem pengisian baterai kendaraan listrik, dan juga memberi layanan untuk pemasangan home charging. Ini kami lakukan untuk mempercepat hadirnya ekosistem kendaraan listrik," kata Darmawan pada acara diskusi Road to G20: State-Owned Enterprises (SOE) International Conference.

Dengan sistem itu, PLN menawarkan beberapa paket berdasarkan jenis SPKLU, yaitu medium charging, fast charging, dan ultra fast charging. Untuk per unit SPKLU, paket investasi yang ditawarkan oleh PLN kepada mitra mulai dari Rp342 juta. Tidak hanya itu, mitra juga harus menyediakan lahan setidaknya 42 meter persegi.

Baca juga: Wamen BUMN: PLN siapkan 600 SPKLU di berbagai titik di Bali dukung G20

Tidak hanya mengembangkan sistem waralaba, PLN juga meluncurkan layanan kendaraan listrik berbasis digital/electric vehicle digital services (EVDS) yang terhubung dengan aplikasi PLN Mobile.

Para pengguna kendaraan listrik nantinya dapat mencari lokasi SPKLU, SPBKLU, dan membayar pengisian daya untuk kendaraan listriknya melalui aplikasi PLN Mobile.

Berbagai kemudahan itu, menurut Darmawan merupakan upaya PLN mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia tanpa emisi (net zero emission) pada 2060.

"Sektor transportasi perlu menjadi perhatian sebagai upaya memangkas emisi karbon. Tak kurang dari 280 juta ton CO2e dihasilkan dari sektor transportasi. Jika dibiarkan, maka pada 2060 emisinya akan ada 860 juta ton CO2e per tahun," kata Darmawan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho menyampaikan pihaknya mendukung program transisi energi pemerintah melalui penyediaan baterai berikut juga ekosistemnya.

"Kami mendukung ekosistem kendaraan listrik dari motor listrik sampai mobil listrik. Arah bisnis kami tidak hanya bicara baterai, tetapi juga ekosistemnya," kata Toto.

Baca juga: Pengamat: Ekosistem EV dimulai dari tata ulang sistem energi nasional

Ia menjelaskan pengembangan ekosistem kendaraan listrik bukan hanya mempercepat transisi energi dan menekan jumlah emisi, tetapi juga mendorong terbentuknya lapangan kerja baru.

"Kenapa harus mendorong percepatan kendaraan listrik, karena kita punya bahan baku, realisasi pertumbuhan industri otomotif, dan kita punya kapasitas supply chain otomotif di Indonesia," kata Toto.

Dari berbagai lini bisnis yang dimiliki IBC, Toto menyampaikan pihaknya berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 9 juta metrik ton, dan impor bahan bakar sebesar 29,4 juta barel per tahun.

Baca juga: Dirut PLN yakin masyarakat beralih ke kendaraan listrik secara alamiah

Baca juga: Luhut nilai KTT G20 momentum transisi ke penggunaan kendaraan listrik
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).

Sumber: ANTARA