Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mira Tayyiba mengatakan transformasi digital yang merata di semua wilayah Indonesia merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi digital nasional.
"Transformasi digital dan pemanfaatannya harus tersebar merata dan tidak terpusat di kota metropolitan saja. Kota tier 2 dan 3 menyimpan peluang besar dalam satu dekade ke depan," kata Mira dalam konferensi pers daring, Senin.
"Kota-kota tier 2 dan 3 berkontribusi pada 46 persen total PDB Indonesia, dan diestimasikan akan meningkat 49-51 persen di 2030. Artinya, persentase kontribusi kota-kota ini akan mencakup hingga setengah dari PDB Indonesia," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mira mengatakan pandemi COVID-19 telah mengaktivasi adopsi digital di wilayah non-metropolis. Ia menyebutkan, 72 persen dari 21 juta orang konsumen digital baru di tahun 2021 berasal dari wilayah non-metropolis.
Ekonomi digital di kota-kota itu dapat tumbuh hingga 5 kali lipat dari 2020-2025 dengan proyeksi proporsi kontribusi ekonomi digital nasional hingga lebih dari 40 persen; dengan kontribusi tertinggi mencakup e-commerce, healthtech, lending, edutech, payment, dan ride and delivery.
"Maka, akses digital sudah menjadi kebutuhan fundamental semua orang, sehingga diperlukan pendekatan holistik untuk menghindari munculnya kesenjangan baru. Dan, meski pandemi telah mempercepat adopsi digital di berbagai lini kehidupan, peralihan cepat ini perlu antisipasi tantangan yang menyertainya," jelas Mira.
Sekjen Kominfo menambahkan, saat ini pihaknya memberikan perhatian khusus dalam digital paradox, dimana manfaat digital belum dirasakan oleh semua orang karena adanya keterbatasan akses seperti infrastruktur, biaya layanan internet terjangkau, dan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi digital guna menciptakan nilai tambah.
"Berangkat dari situasi ini, Kementerian Kominfo meyakini bahwa agenda transformasi digital harus berlandaskan nilai inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan," kata Mira.
Adapun inklusif dibagi menjadi dua, yaitu hilir dan hulu. Mira mengatakan, hilir diartikan sebagai penyediaan infrastruktur digital yang merata dan dapat diakses semua orang dalam pemanfaatan ruang digital yang aman dan produktif.
Sementara hulu diartikan sebagai penciptaan safe field antara perusahaan konvensional dan platform digital, serta penciptaan resiliensi infrastruktur digital.
Selanjutnya dalam poin memberdayakan, diharapkan transformasi digital mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk sektor dan kelompok rentan melalui pengembangan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi digital.
Lalu, poin berkelanjutan. Transformasi digital mampu sejalan dengan upaya pemenuhan agenda pemerintah di tahun 2030 yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan.
"Dalam mewujudkan transformasi digital dan peluang, Kementerian Kominfo telah menyiapkan peta jalan Indonesia Digital 2021-2024. Fokus pada penyediaan infrastruktur digital sebagai fondasi/prasyarat transformasi digital serta tiga sektor utama sebagai pilar utamanya yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital," papar Mira.
Baca juga: Indonesia siapkan pameran transformasi digital pada KTT G20
Baca juga: Indonesia jalin kerja sama untuk mengembangkan ekosistem digital
Baca juga: Indonesia bangun kemitraan di MWC untuk perluas jangkauan internet
"Transformasi digital dan pemanfaatannya harus tersebar merata dan tidak terpusat di kota metropolitan saja. Kota tier 2 dan 3 menyimpan peluang besar dalam satu dekade ke depan," kata Mira dalam konferensi pers daring, Senin.
"Kota-kota tier 2 dan 3 berkontribusi pada 46 persen total PDB Indonesia, dan diestimasikan akan meningkat 49-51 persen di 2030. Artinya, persentase kontribusi kota-kota ini akan mencakup hingga setengah dari PDB Indonesia," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mira mengatakan pandemi COVID-19 telah mengaktivasi adopsi digital di wilayah non-metropolis. Ia menyebutkan, 72 persen dari 21 juta orang konsumen digital baru di tahun 2021 berasal dari wilayah non-metropolis.
Ekonomi digital di kota-kota itu dapat tumbuh hingga 5 kali lipat dari 2020-2025 dengan proyeksi proporsi kontribusi ekonomi digital nasional hingga lebih dari 40 persen; dengan kontribusi tertinggi mencakup e-commerce, healthtech, lending, edutech, payment, dan ride and delivery.
"Maka, akses digital sudah menjadi kebutuhan fundamental semua orang, sehingga diperlukan pendekatan holistik untuk menghindari munculnya kesenjangan baru. Dan, meski pandemi telah mempercepat adopsi digital di berbagai lini kehidupan, peralihan cepat ini perlu antisipasi tantangan yang menyertainya," jelas Mira.
Sekjen Kominfo menambahkan, saat ini pihaknya memberikan perhatian khusus dalam digital paradox, dimana manfaat digital belum dirasakan oleh semua orang karena adanya keterbatasan akses seperti infrastruktur, biaya layanan internet terjangkau, dan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi digital guna menciptakan nilai tambah.
"Berangkat dari situasi ini, Kementerian Kominfo meyakini bahwa agenda transformasi digital harus berlandaskan nilai inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan," kata Mira.
Adapun inklusif dibagi menjadi dua, yaitu hilir dan hulu. Mira mengatakan, hilir diartikan sebagai penyediaan infrastruktur digital yang merata dan dapat diakses semua orang dalam pemanfaatan ruang digital yang aman dan produktif.
Sementara hulu diartikan sebagai penciptaan safe field antara perusahaan konvensional dan platform digital, serta penciptaan resiliensi infrastruktur digital.
Selanjutnya dalam poin memberdayakan, diharapkan transformasi digital mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk sektor dan kelompok rentan melalui pengembangan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi digital.
Lalu, poin berkelanjutan. Transformasi digital mampu sejalan dengan upaya pemenuhan agenda pemerintah di tahun 2030 yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan.
"Dalam mewujudkan transformasi digital dan peluang, Kementerian Kominfo telah menyiapkan peta jalan Indonesia Digital 2021-2024. Fokus pada penyediaan infrastruktur digital sebagai fondasi/prasyarat transformasi digital serta tiga sektor utama sebagai pilar utamanya yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital," papar Mira.
Baca juga: Indonesia siapkan pameran transformasi digital pada KTT G20
Baca juga: Indonesia jalin kerja sama untuk mengembangkan ekosistem digital
Baca juga: Indonesia bangun kemitraan di MWC untuk perluas jangkauan internet
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA