Delegasi pertemuan "Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20 melihat-lihat pameran produk UMKM saat mengunjungi rumah dinas Wali Kota Solo di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah, Kamis (31/3/2022). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/rwa. (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)
Pengamat Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira memandang Presidensi G20 Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meredam perang antara Rusia dengan Ukraina dengan tetap memfokuskan pertemuan G20 pada pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19.
"Indonesia bisa mencoba menggandeng seluruh pihak agar terjadi cooling down soal perang. Posisi Indonesia sebagai Presidensi dianggap netral atau tidak berpihak, itu keuntungan kita," katanya kepada Antara, Jumat.
Terkait rencana kedatangan Putin ke dalam Forum G20, menurutnya, Indonesia harus meyakinkan Amerika Serikat yang mengancam melakukan pemboikotan bahwa forum G20 merupakan forum kerjasama ekonomi yang justru dapat meredam perang.
"Indonesia harus meyakinkan AS maupun Rusia bahwa forum G20 merupakan forum kerjasama ekonomi dan justru dengan kerjasama ekonomi masalah konflik perang bisa diredam. Ini akan untungkan kedua belah pihak termasuk Ukraina," katanya.
Kerjasama menjaga inflasi global, memitigasi kenaikan suku bunga, mendorong pembiayaan hijau, dan mengatasi gap investasi kesehatan jangka panjang seharusnya dapat diikuti oleh seluruh negara anggota G20 tanpa terkecuali.
Hanya saja Indonesia juga perlu mengantisipasi skenario terburuk dimana Amerika Serikat membatalkan kehadiran di side meeting maupun forum puncak G20 karena kedatangan Putin, terutama apabila perang antara Rusia dengan Ukraina terus berlanjut.
"Alhasil diskusi dan kesepakatan yang ada di forum G20 bisa tidak diimplementasikan. Bahkan G20 sendiri bisa vakum," katanya.
Selain itu, jika perang berlanjut, harga komoditas, terutama bahan pangan dan energi, dapat semakin melambung sehingga merugikan negara berkembang dan miskin dengan kapasitas fiskal terbatas.
Akhirnya, komitmen negara-negara anggota Forum G20 untuk memulihkan perekonomian global yang berkelanjutan juga dapat tidak tercapai.
"Masyarakat dunia yang berharap perang segera usai harus menanggung penderitaan ekonomi panjang. Jumlah orang miskin dan pengangguran akan naik signifikan," ucapnya.
Baca juga: Keamanan siber pilar penting keberhasilan transformasi digital
Baca juga: G20 dorong kerangka kerja untuk keuangan transisi
"Indonesia bisa mencoba menggandeng seluruh pihak agar terjadi cooling down soal perang. Posisi Indonesia sebagai Presidensi dianggap netral atau tidak berpihak, itu keuntungan kita," katanya kepada Antara, Jumat.
Terkait rencana kedatangan Putin ke dalam Forum G20, menurutnya, Indonesia harus meyakinkan Amerika Serikat yang mengancam melakukan pemboikotan bahwa forum G20 merupakan forum kerjasama ekonomi yang justru dapat meredam perang.
"Indonesia harus meyakinkan AS maupun Rusia bahwa forum G20 merupakan forum kerjasama ekonomi dan justru dengan kerjasama ekonomi masalah konflik perang bisa diredam. Ini akan untungkan kedua belah pihak termasuk Ukraina," katanya.
Kerjasama menjaga inflasi global, memitigasi kenaikan suku bunga, mendorong pembiayaan hijau, dan mengatasi gap investasi kesehatan jangka panjang seharusnya dapat diikuti oleh seluruh negara anggota G20 tanpa terkecuali.
Hanya saja Indonesia juga perlu mengantisipasi skenario terburuk dimana Amerika Serikat membatalkan kehadiran di side meeting maupun forum puncak G20 karena kedatangan Putin, terutama apabila perang antara Rusia dengan Ukraina terus berlanjut.
"Alhasil diskusi dan kesepakatan yang ada di forum G20 bisa tidak diimplementasikan. Bahkan G20 sendiri bisa vakum," katanya.
Selain itu, jika perang berlanjut, harga komoditas, terutama bahan pangan dan energi, dapat semakin melambung sehingga merugikan negara berkembang dan miskin dengan kapasitas fiskal terbatas.
Akhirnya, komitmen negara-negara anggota Forum G20 untuk memulihkan perekonomian global yang berkelanjutan juga dapat tidak tercapai.
"Masyarakat dunia yang berharap perang segera usai harus menanggung penderitaan ekonomi panjang. Jumlah orang miskin dan pengangguran akan naik signifikan," ucapnya.
Baca juga: Keamanan siber pilar penting keberhasilan transformasi digital
Baca juga: G20 dorong kerangka kerja untuk keuangan transisi
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA
