Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Milenial dan Tantangan Ketenagakerjaan dalam Menyambut Bonus Demografi Indonesia, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (16/2). (ANTARA/Dok. Pribadi)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan terkait mudik Idul Fitri harus mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan melalui kebijakan yang memudahkan para pemudik di tengah himpitan beban ekonomi yang dialami masyarakat.
"Mempersilahkan masyarakat untuk mudik di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat, harus diiringi dengan kebijakan yang memungkinkan masyarakat mudik dengan aman," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan, kombinasi antara keinginan yang kuat untuk mudik dan keterbatasan dana yang dimiliki masyarakat, berpotensi menimbulkan sikap abai pemudik terhadap keselamatan.
Baca juga: Kemenhub siapkan vaksin di simpul transportasi angkutan Lebaran 2022
Karena itu, menurut dia, perkiraan meningkatnya jumlah pemudik di tengah terjadinya lonjakan harga-harga yang membebani masyarakat, harus diantisipasi dengan kebijakan yang efektif sehingga mampu memperlancar arus mudik dengan aman.
"Program mudik bersama yang direncanakan pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang harus diperluas. Dengan melibatkan perusahaan transportasi yang ada, diharapkan menyelenggarakan program mudik bersama untuk para karyawannya," ujarnya.
Lestari menilai, proses mudik yang lebih terkoordinir diharapkan mampu meningkatkan keamanan para pemudik hingga sampai tujuan.
Baca juga: Ketua DPR ingatkan pengusaha untuk penuhi hak THR pekerja
Menurut dia mudik yang terkoordinir perlu dilakukan terutama karena setiap masa mudik lebaran, selalu saja ada para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang rawan terancam keselamatannya.
Dia berharap pengelolaan mudik tahun ini bisa terkoordinasi dengan baik antar pemangku kepentingan di pusat dan daerah, agar masyarakat bisa bertemu sanak keluarga di kampung halaman dengan aman di tengah tekanan ekonomi yang dialami masyarakat saat ini.
Baca juga: Menteri PUPR promosikan jalur selatan Jawa jadi alternatif pemudik
"Mempersilahkan masyarakat untuk mudik di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat, harus diiringi dengan kebijakan yang memungkinkan masyarakat mudik dengan aman," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan, kombinasi antara keinginan yang kuat untuk mudik dan keterbatasan dana yang dimiliki masyarakat, berpotensi menimbulkan sikap abai pemudik terhadap keselamatan.
Baca juga: Kemenhub siapkan vaksin di simpul transportasi angkutan Lebaran 2022
Karena itu, menurut dia, perkiraan meningkatnya jumlah pemudik di tengah terjadinya lonjakan harga-harga yang membebani masyarakat, harus diantisipasi dengan kebijakan yang efektif sehingga mampu memperlancar arus mudik dengan aman.
"Program mudik bersama yang direncanakan pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang harus diperluas. Dengan melibatkan perusahaan transportasi yang ada, diharapkan menyelenggarakan program mudik bersama untuk para karyawannya," ujarnya.
Lestari menilai, proses mudik yang lebih terkoordinir diharapkan mampu meningkatkan keamanan para pemudik hingga sampai tujuan.
Baca juga: Ketua DPR ingatkan pengusaha untuk penuhi hak THR pekerja
Menurut dia mudik yang terkoordinir perlu dilakukan terutama karena setiap masa mudik lebaran, selalu saja ada para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang rawan terancam keselamatannya.
Dia berharap pengelolaan mudik tahun ini bisa terkoordinasi dengan baik antar pemangku kepentingan di pusat dan daerah, agar masyarakat bisa bertemu sanak keluarga di kampung halaman dengan aman di tengah tekanan ekonomi yang dialami masyarakat saat ini.
Baca juga: Menteri PUPR promosikan jalur selatan Jawa jadi alternatif pemudik
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA
