Minggu, 24 November 2024
Jalur Serpa

Pemberdayaan perempuan wirausaha melalui bisnis inklusif

Pemberdayaan perempuan wirausaha melalui bisnis inklusif
Arsip Foto - Perajin menyelesaikan pembuatan dompet dengan teknik sospeso trasparante di Nichi Craft, Depok, Jawa Barat, Senin (28/2/2022). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menyumbang pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang melambat akibat pandemi COVID-19.

Di saat beragam sektor bisnis mengalami kerugian, UMKM mampu bangkit dan berdaya sehingga mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

Pemerintah pun terus berkomitmen untuk membantu UMKM bertahan dan berkembang untuk menghadapi tantangan perekonomian yang tidak menentu melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah mengalokasikan Rp455,62 triliun anggaran Program Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk tahun 2022.

UMKM juga mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun.

UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.

Dari jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai 64,2 juta, sebanyak 64 persen di antaranya adalah pelaku UMKM adalah perempuan.

Dengan demikian bagi Indonesia, ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, memberdayakan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan.

Teten menyatakan perempuan tak lagi dipandang sebagai pendukung ekonomi secara pasif karena justru mampu menjadi tulang punggung keluarga.

Merujuk laporan Bloomberg tentang global equality index, lanjutnya, kepemimpinan perempuan di dunia usaha terus mengalami peningkatan.

Menurut Teten, peningkatan peran perempuan perlu didorong ke dalam pengarusutamaan kebijakan terkait UMKM.

Upaya tersebut dilakukan agar perempuan tak lagi menjadi pemain sekunder atau pelengkap, tetapi menjadi pemeran inti dalam keberlangsungan UMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan engagement group Women20 dan Business20 untuk meningkatkan kesetaraan serta kesejahteraan perempuan melalui kebijakan yang ramah gender.

Kolaborasi itu juga dilakukan untuk mencapai inklusif ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan, ujar Teten.

Pelaku usaha perempuan membutuhkan dukungan dari pemerintah baik berupa akses pembiayaan, dukungan ekspor, pengembangan dan pelatihan bagi karyawan, peningkatan kualitas produk, hingga dukungan infrastruktur khusus di area pedesaan.

Ketua Women-20 (W20) Hadriani Uli Silalahi mengatakan perempuan Indonesia memainkan peran utama dalam usaha kecil dan menengah (UKM).

"Di Indonesia, usaha kecil dan menengah (UKM) menyediakan 67 persen dari penciptaan lapangan kerja. Perempuan memainkan peran yang sangat besar dalam pekerjaan kreatif atau menjadi wiraswasta," ujar Hadriani.

Dari semua UKM di Indonesia, sebanyak 62 persen dimiliki oleh perempuan dalam tingkat mikro.

Ini menjadi jelas bahwa peran perempuan sebagai wirausaha harus diberdayakan. Ini artinya harus ada dukungan persentase wanita yang sangat besar.

Namun, pengusaha perempuan menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya literasi keuangan, akses ke kredit dan investasi.

Wirausaha perempuan juga menghadapi tantangan untuk masuk pengadaan publik, ujarnya.

“Karena itu kita sangat mengapresiasi dan kami senang terhadap kolaborasi antara W20 sebagai engagement group dan Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah dan perwakilan untuk membuat aksi konkret/nyata dalam mendukung pengusaha perempuan agar mencapai praktik bisnis yang lebih inklusif,” kata Hadriani.

Diharapkan ada komitmen lebih yang akan segera dilakukan oleh pemerintah, asosiasi, pemilik usaha dalam hal pemberdayaan pengusaha perempuan.

"Mari kita sama-sama menempatkan pemulihan sebagai garda terdepan dalam pencapaian upaya G20 menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," kata Hadriani.

"Perempuan serta usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu dari empat isu prioritas yang kita bawa di G20," tambahnya.


Perempuan di pusat ekonomi

Delegasi W20 dari Italia Annamaria Tartaglia mengatakan pandemi COVID-19 memberikan peluang besar untuk menempatkan perempuan di pusat aktivitas ekonomi.

Pandemi telah membuat beberapa hambatan bagi perempuan dan ketidaksetaraan gender menjadi lebih akut.

"Namun pandemi juga memberikan peluang besar untuk menempatkan perempuan di pusat aktivitas ekonomi dan masyarakat kita, ujar Annamaria Tartaglia.

Dalam hal pemberdayaan, perempuan harus kembali ke dunia kerja dan ke pusat aktivitas ekonomi yang membentuk masa depan.

Untuk memberdayakan perempuan ada tiga hal, pertama, membawa lebih banyak wanita kembali ke dunia kerja dan ke pusat aktivitas ekonomi yang membentuk masa depan

Kedua, membangun masyarakat inklusif dan budaya tempat kerja yang membongkar stereotip gender.

"Ketiga, melancarkan jalan bagi perempuan menuju kepemimpinan dan kepemilikan bisnis", kata Annamaria.

Terkait Presidensi G20 Indonesia, ia merekomendasikan lima hal kebijakan yang bisa diambil terkait perempuan.

Pertama, menempatkan kesetaraan gender di jantung keputusan penganggaran dengan menciptakan model ekonomi yang inklusif dan inovatif yang bekerja untuk perempuan dan fokus pada pencapaian kesejahteraan manusia, kata dia.

Kemudian, memastikan keterwakilan perempuan yang setara di semua tingkat pengambilan keputusan di badan publik dan swasta, nasional dan global, politik dan ekonomi pada tahun 2030; mengadopsi rencana multi-tahun untuk mencapai tujuan ini dan memantau kemajuan setiap tahun

Ketiga, kumpulkan, analisis, dan laporkan semua area yang diidentifikasi menggunakan data sensitif gender.

Keempat, mengembangkan penilaian dampak gender, tanpa meninggalkan siapa pun, dalam desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi semua inisiatif legislatif, politik, strategis dan program termasuk rencana rekonstruksi pascapandemi, dan strategi perubahan iklim.

Terakhir, lanjut Annamaria, mempromosikan pendidikan dengan berinvestasi dalam infrastruktur untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memiliki akses ke dan berpartisipasi dalam pendidikan pra-sekolah hingga perguruan tinggi, termasuk pendidikan dini

Mendukung perempuan dalam hal pelatihan teknis dan kejuruan, keterampilan digital, keuangan dan kewirausahaan, dan pembelajaran seumur hidup.

Hal ini untuk memungkinkan perempuan mendapatkan pekerjaan yang berkualitas dengan melanjutkan pendidikan.

Peningkatan kemampuan perempuan di bidang kewirausahaan menjadi hal yang penting dan perlu ditingkatkan.

Pasalnya, hal tersebut akan membantu kalangan perempuan dalam mengelola UMKM yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan memberdayakan perekonomian perempuan, kekuatan dan ketahanan ekonomi akan menjadi berkelanjutan.
Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan merupakan tiang negara yang perlu diberdayakan
Baca juga: Indonesia dan Panama sepakat perkuat kerja sama di tiga bidang utama
Baca juga: W20 dorong komitmen global dukung akses kesehatan setara
Baca juga: Ketua W20: perempuan Indonesia mainkan peran utama dalam UKM


 

Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).

Sumber: ANTARA