Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. ANTARA/HO-DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah lebih intens mengawasi peredaran makanan dan minuman pada bulan Ramadhan.
"Masyarakat Indonesia cenderung lebih konsumtif saat bulan Ramadhan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan berlipat," kata Netty dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah lebih intens mengawasi peredaran makanan dan minuman sampai ke pasar tradisional di daerah-daerah.
"Sidak (inspeksi mendadak) harus dilakukan di pusat-pusat penjaja makanan, baik di kota maupun di daerah. Pastikan makanan takjil dan makanan siap saji yang beredar di pasaran bebas dari bahan-bahan berbahaya," kata Netty.
Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah paling membutuhkan RUU PDP
Menurut dia, memastikan keamanan pangan adalah tugas pemerintah guna menjamin keselamatan rakyat.
"Tingginya peredaran makanan dan minuman yang mengandung zat-zat berbahaya karena masih ada pembelinya. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak bisa mengenali makanan yang mengandung zat bahaya tersebut," ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pemerintah harus sering mengedukasi dan mensosialisasikan tentang pangan layak konsumsi pada masyarakat dengan cara-cara yang sederhana tanpa harus uji laboratorium.
"Masyarakat yang teredukasi tentang pangan aman dan sehat dapat mengenali adanya bahan berbahaya melalui warna, bau maupun kekenyalan makanan. Tentu juga dengan memerhatikan kemasan, label, izin edar, dan masa kedaluwarsa," ucap Netty.
Kasus keracunan makanan yang kerap terjadi, lanjut dia, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan ketelitian konsumen terkait makanan sehat dan aman.
Ia pun mengharapkan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan agar tetap menjaga standar keamanan pangan pada produknya.
"Selama pandemi banyak pelaku usaha yang sepi pembeli sehingga produk tersisa banyak. Jangan sampai produk kedaluwarsa beredar di pasar-pasar dan bahkan masuk pada parsel lebaran," tuturnya.
Baca juga: Muhaimin dukung rencana pengenaan PPh dan PPN transaksi kripto
Baca juga: Komisi I harap program satelit baru yang digagas BAKTI terlaksana
"Masyarakat Indonesia cenderung lebih konsumtif saat bulan Ramadhan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan berlipat," kata Netty dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah lebih intens mengawasi peredaran makanan dan minuman sampai ke pasar tradisional di daerah-daerah.
"Sidak (inspeksi mendadak) harus dilakukan di pusat-pusat penjaja makanan, baik di kota maupun di daerah. Pastikan makanan takjil dan makanan siap saji yang beredar di pasaran bebas dari bahan-bahan berbahaya," kata Netty.
Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah paling membutuhkan RUU PDP
Menurut dia, memastikan keamanan pangan adalah tugas pemerintah guna menjamin keselamatan rakyat.
"Tingginya peredaran makanan dan minuman yang mengandung zat-zat berbahaya karena masih ada pembelinya. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak bisa mengenali makanan yang mengandung zat bahaya tersebut," ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pemerintah harus sering mengedukasi dan mensosialisasikan tentang pangan layak konsumsi pada masyarakat dengan cara-cara yang sederhana tanpa harus uji laboratorium.
"Masyarakat yang teredukasi tentang pangan aman dan sehat dapat mengenali adanya bahan berbahaya melalui warna, bau maupun kekenyalan makanan. Tentu juga dengan memerhatikan kemasan, label, izin edar, dan masa kedaluwarsa," ucap Netty.
Kasus keracunan makanan yang kerap terjadi, lanjut dia, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan ketelitian konsumen terkait makanan sehat dan aman.
Ia pun mengharapkan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan agar tetap menjaga standar keamanan pangan pada produknya.
"Selama pandemi banyak pelaku usaha yang sepi pembeli sehingga produk tersisa banyak. Jangan sampai produk kedaluwarsa beredar di pasar-pasar dan bahkan masuk pada parsel lebaran," tuturnya.
Baca juga: Muhaimin dukung rencana pengenaan PPh dan PPN transaksi kripto
Baca juga: Komisi I harap program satelit baru yang digagas BAKTI terlaksana
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA
