Arsip - Logo Presidensi G20 Indonesia 2022 terlihat di Bundaran HI, Jakarta (21/1/2022). (ANTARA/Sigid Kurniawan/aww)
Masyarakat Sipil (Civil 20/C20) Indonesia merangkul dan mendengarkan aspirasi sipil dunia lewat pertemuan C20 bertema "Listening to the World" di Bali pada 7-9 Maret 2022.
Tema tersebut dipilih sebagai komitmen masyarakat sipil Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat C20 dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.
"Sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo, bahwa Presidensi G20 Indonesia harus mengusung semangat solidaritas dan inklusifitas, juga menjadikan posisi kita sebagai perwakilan negara berkembang dan turut mendengar aspirasi negara-negara miskin dalam proses pembuatan kebijakan dalam G20”, ujar Ketua C20 Indonesia Sugeng Bahagijo di sela-sela persiapan C20 Kick Off Meeting & Ceremony di Bali, Senin (7/3).
Pertemuan itu akan menyoroti isu-isu global, mulai dari kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan dan kelompok rentan dan marjinal, dalam sejumlah sesi presentasi dan dialog.
Baca juga: Keteguhan dan keberpihakan Indonesia di tengah kemunafikan "G19"
Acara itu akan dibuka oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Pertemuan tersebut akan dilaksanakan secara luring di Hotel Conrad Nusa Dua, Bali dan secara luring untuk membuka banyak partisipasi dari Civil Society Organisations (CSOs) dari seluruh dunia.
Hingga saat ini sudah lebih dari 100 CSOs dari lebih dari 30 negara yang telah mendaftar.
Acara itu juga akan diikuti oleh perwakilan CSOs internasional yang masuk dalam struktur C20, seperti dari Troika C20 Italia dan India.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum pergerakan besar dari organisasi masyarakat sipil dalam menyeimbangkan proses pembuatan kebijakan dalam G20.
Baca juga: ACWG C20: Masyarakat sipil berperan krusial di G20 berantas korupsi
"Sudah saatnya CSOs sedunia memperkuat kontribusinya dalam reformasi kebijakan global melalui forum-forum multilateral, khususnya forum G20," ujar Ah Maftuchan, Sherpa C20 Indonesia.
Sejarah, kata dia, membuktikan bahwa organisasi masyarakat sipil di berbagai negara telah berperan penting dalam menentukan arah kebijakan domestik dan global.
Ia mengatakan C20 siap berkolaborasi dengan pemerintah anggota G20 dan non-G20, serta pihak-pihak lain untuk memajukan kebijakan global yang berpihak pada masyarakat luas, berkeadilan dan berkelanjutan.
"Pandemi COVID-19 mengajari kita pentingnya kolaborasi multi pihak, multi sektor. Mari bangkit bersama dan bangkit lebih kuat," kata Maftuchan.
Baca juga: Indonesia siapkan pameran transformasi digital pada KTT G20
Baca juga: Presidensi G20 2022 bukti RI masuk kelompok negara berpengaruh
Tema tersebut dipilih sebagai komitmen masyarakat sipil Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat C20 dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.
"Sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo, bahwa Presidensi G20 Indonesia harus mengusung semangat solidaritas dan inklusifitas, juga menjadikan posisi kita sebagai perwakilan negara berkembang dan turut mendengar aspirasi negara-negara miskin dalam proses pembuatan kebijakan dalam G20”, ujar Ketua C20 Indonesia Sugeng Bahagijo di sela-sela persiapan C20 Kick Off Meeting & Ceremony di Bali, Senin (7/3).
Pertemuan itu akan menyoroti isu-isu global, mulai dari kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan dan kelompok rentan dan marjinal, dalam sejumlah sesi presentasi dan dialog.
Baca juga: Keteguhan dan keberpihakan Indonesia di tengah kemunafikan "G19"
Acara itu akan dibuka oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Pertemuan tersebut akan dilaksanakan secara luring di Hotel Conrad Nusa Dua, Bali dan secara luring untuk membuka banyak partisipasi dari Civil Society Organisations (CSOs) dari seluruh dunia.
Hingga saat ini sudah lebih dari 100 CSOs dari lebih dari 30 negara yang telah mendaftar.
Acara itu juga akan diikuti oleh perwakilan CSOs internasional yang masuk dalam struktur C20, seperti dari Troika C20 Italia dan India.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum pergerakan besar dari organisasi masyarakat sipil dalam menyeimbangkan proses pembuatan kebijakan dalam G20.
Baca juga: ACWG C20: Masyarakat sipil berperan krusial di G20 berantas korupsi
"Sudah saatnya CSOs sedunia memperkuat kontribusinya dalam reformasi kebijakan global melalui forum-forum multilateral, khususnya forum G20," ujar Ah Maftuchan, Sherpa C20 Indonesia.
Sejarah, kata dia, membuktikan bahwa organisasi masyarakat sipil di berbagai negara telah berperan penting dalam menentukan arah kebijakan domestik dan global.
Ia mengatakan C20 siap berkolaborasi dengan pemerintah anggota G20 dan non-G20, serta pihak-pihak lain untuk memajukan kebijakan global yang berpihak pada masyarakat luas, berkeadilan dan berkelanjutan.
"Pandemi COVID-19 mengajari kita pentingnya kolaborasi multi pihak, multi sektor. Mari bangkit bersama dan bangkit lebih kuat," kata Maftuchan.
Baca juga: Indonesia siapkan pameran transformasi digital pada KTT G20
Baca juga: Presidensi G20 2022 bukti RI masuk kelompok negara berpengaruh
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA
