Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi (kanan) dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kominfo, Hary Budiarto usai Lokakarya Perangkat untuk Mengukur Keterampilan dan Literasi Digital di Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). ANTARA/HO-kominfo.go.id
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan survei masyarakat digital berdasarkan perangkat pengukuran yang diusulkan dalam forum Digital Economy Working Group (DEWG) G20.
"Tahun ini, 2022, Indonesia mengembangkan Indeks Masyarakat Digital atau Digital Society Index, berdasarkan perangkat keterampilan dan literasi digital ini," kata Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi, dalam Lokakarya Perangkat untuk Mengukur Keterampilan dan Literasi Digital di Yogyakarta, dikutip dari siaran pers, Jumat.
Baca juga: DEWG G20 berupaya atasi kesenjangan digital
Dedy, yang juga Alternate Chair DEWG G20, mengatakan survei ini akan mencakup 514 kabupaten dan kota di sleuruh provinsi di Indonesia. Survei ini bertujuan agar kabupaten dan kota memiliki indeks keterampilan digital.
Indeks tersebut bisa digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di tingkat daerah.
"Memiliki informasi terkini dan berkualitas tinggi sangat penting untuk memandu respons kebijakan yang tepat," kata Dedy.
Kebijakan dan strategi digitalisasi akan menjadi lebih baik jika didukung dengan data yang akurat. Hal ini akan membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk menangani kesenjangan digital dan bagaimana mengoptimalkan manfaat digitalisasi untuk setiap negara.
Baca juga: Indonesia usulkan empat prinsip ukuran literasi digital DEWG G20
"“Dengan mengetahui berapa banyak orang yang terhubung, bagaimana mereka terhubung, teknologi apa yang bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan dan memberdayakan orang, jenis keterampilan digital dan literasi apa yang dimiliki sebagian besar individu, dampak dari terhubung dapat membantu semua pemangku kepentingan membuat keputusan yang tepat tentang cara menangani kesenjangan digital, dan bagaimana mengoptimalkan manfaat digitalisasi untuk setiap negara," kata Dedy.
Perangkat pengukuran yang dibahas dalam DEWG G20 memiliki potensi dikembangkan lebih lanjut. Masih perlu ada pembahasan dan pengujian agar sesuai diterapkan di masing-masing negara.
"Beberapa kekhawatiran terkait dengan definisi luas dan sempit dari perangkat keterampilan digital, variabel aliran vs stok, dan daftar pekerjaan utama vs terperinci, perlu diuji lebih lanjut," kata Dedy.
Masing-masing negara anggota G20 diharapkan bisa melihat implementasi perangkat yang relevan untuk mendukung transformasi digital yang inklusif.
Dedy mengatakan hasil survei Indeks Masyarakat Digital akan dibagikan kepada negara anggota G20.
"Kami akan menyebarluaskan hasilnya tahun depan, dan merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berbagi dengan anggota G20," kata Dedy.
Presidensi G20 Indonesia mengusulkan perangkat untuk mengukur keterampilan dan literasi digital, G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy.
Rumusan perangkat ini memperhatikan konteks sosial dan ekonomi setiap negara anggota G20. Setiap negara bisa memodifikasi indidkator berdasarkan prioritas masing-masing.
Baca juga: Ketua DEWG soroti strategi digitalisasi untuk transformasi digital
Baca juga: Sidang kedua DEWG G20 bahas perangkat untuk ukur keterampilan digital
Baca juga: Menkominfo sebut candi di Indonesia jadi contoh semangat dalam G20
"Tahun ini, 2022, Indonesia mengembangkan Indeks Masyarakat Digital atau Digital Society Index, berdasarkan perangkat keterampilan dan literasi digital ini," kata Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi, dalam Lokakarya Perangkat untuk Mengukur Keterampilan dan Literasi Digital di Yogyakarta, dikutip dari siaran pers, Jumat.
Baca juga: DEWG G20 berupaya atasi kesenjangan digital
Dedy, yang juga Alternate Chair DEWG G20, mengatakan survei ini akan mencakup 514 kabupaten dan kota di sleuruh provinsi di Indonesia. Survei ini bertujuan agar kabupaten dan kota memiliki indeks keterampilan digital.
Indeks tersebut bisa digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di tingkat daerah.
"Memiliki informasi terkini dan berkualitas tinggi sangat penting untuk memandu respons kebijakan yang tepat," kata Dedy.
Kebijakan dan strategi digitalisasi akan menjadi lebih baik jika didukung dengan data yang akurat. Hal ini akan membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk menangani kesenjangan digital dan bagaimana mengoptimalkan manfaat digitalisasi untuk setiap negara.
Baca juga: Indonesia usulkan empat prinsip ukuran literasi digital DEWG G20
"“Dengan mengetahui berapa banyak orang yang terhubung, bagaimana mereka terhubung, teknologi apa yang bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan dan memberdayakan orang, jenis keterampilan digital dan literasi apa yang dimiliki sebagian besar individu, dampak dari terhubung dapat membantu semua pemangku kepentingan membuat keputusan yang tepat tentang cara menangani kesenjangan digital, dan bagaimana mengoptimalkan manfaat digitalisasi untuk setiap negara," kata Dedy.
Perangkat pengukuran yang dibahas dalam DEWG G20 memiliki potensi dikembangkan lebih lanjut. Masih perlu ada pembahasan dan pengujian agar sesuai diterapkan di masing-masing negara.
"Beberapa kekhawatiran terkait dengan definisi luas dan sempit dari perangkat keterampilan digital, variabel aliran vs stok, dan daftar pekerjaan utama vs terperinci, perlu diuji lebih lanjut," kata Dedy.
Masing-masing negara anggota G20 diharapkan bisa melihat implementasi perangkat yang relevan untuk mendukung transformasi digital yang inklusif.
Dedy mengatakan hasil survei Indeks Masyarakat Digital akan dibagikan kepada negara anggota G20.
"Kami akan menyebarluaskan hasilnya tahun depan, dan merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berbagi dengan anggota G20," kata Dedy.
Presidensi G20 Indonesia mengusulkan perangkat untuk mengukur keterampilan dan literasi digital, G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy.
Rumusan perangkat ini memperhatikan konteks sosial dan ekonomi setiap negara anggota G20. Setiap negara bisa memodifikasi indidkator berdasarkan prioritas masing-masing.
Baca juga: Ketua DEWG soroti strategi digitalisasi untuk transformasi digital
Baca juga: Sidang kedua DEWG G20 bahas perangkat untuk ukur keterampilan digital
Baca juga: Menkominfo sebut candi di Indonesia jadi contoh semangat dalam G20
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA
