Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan kesepahaman mengenai kedaulatan data dan tata kelola data global saat sidang ketiga Digital Economy Digital Working Group (DEWG) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
"Oleh karenanya pembahasan isu prioritas ketiga Data Free Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) pada pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) kali ini akan semakin esensial," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate seperti tertulis dalam siaran pers, Kamis.
Dunia, kata sang menteri, semakin membutuhkan tata kelola data yang diterima berdasarkan kesamaan pandangan. Salah satu pendekatan dan praktik yang memperhatikan kedaulatan data global tertuang dalam prinsip data free flow with trust (DFFT) dan cross border data flow (CBDF).
"Suatu kondisi yang saat ini belum terwujud. Kesamaan atau commonalities tersebut tentu mempertimbangkan berbagai nilai yang penting antara lain keadilan (fairness), keabsahan (lawfulness), transparansi (transparency) dan dalam aspek tertentu timbal balik (reciprocity) antarnegara," kata Johnny.
Baca juga: Kominfo buka DEWG G20 ketiga di Labuan Bajo
Pengakuan terhadap aspek tersebut diyakini tidak hanya bermanfaat dalam pemulihan ekonomi dunia, tapi, juga mendorong tercipta sinergi dan kolaborasi yang konkret untuk mewadahi perkembangan inovasi teknologi digital secara komprehensif.
Isu tersebut, menurut Johnny, tidak hanya milik negara berkembang semata, tapi, juga isu negara maju dan negara miskin.
"Pembahasan ini akan sangat bermanfaat di tengah dunia yang semakin dipengaruhi oleh pertukaran data antarnegara," kata Johnny.
Presidensi G20 Indonesia mendorong masyarakat global dan seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia soal isu tata kelola data. Menurut sang menteri, pemanfaatan data berguna bagi semua dan merupakan sebuah kewajaran serata menjadi tujuan bersama.
"Tanpa adanya praktik tata kelola data yang tepat serta inklusif hampir dapat dipastikan bahwa pemanfaatan data akan tidak seimbang dan berpotensi menjadikan data hanya sebagai suatu komoditas yang terbatas dan justru mengakibatkan pemanfaatan data secara compartmentalized atau terkelompok," kata Johnny.
Pembahasan soal kerangka pemanfaatan data antarnegara akan dilakukan pada sidang hari ini.
Baca juga: DEWG G20 Indonesia di Labuan Bajo bahas tata kelola data lintas negara
Baca juga: Pertemuan Ketiga DEWG G20 bahas dua isu prioritas digital ekonomi
Baca juga: Bakti prioritaskan akses internet gratis di wilayah timur Indonesia
"Oleh karenanya pembahasan isu prioritas ketiga Data Free Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) pada pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) kali ini akan semakin esensial," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate seperti tertulis dalam siaran pers, Kamis.
Dunia, kata sang menteri, semakin membutuhkan tata kelola data yang diterima berdasarkan kesamaan pandangan. Salah satu pendekatan dan praktik yang memperhatikan kedaulatan data global tertuang dalam prinsip data free flow with trust (DFFT) dan cross border data flow (CBDF).
"Suatu kondisi yang saat ini belum terwujud. Kesamaan atau commonalities tersebut tentu mempertimbangkan berbagai nilai yang penting antara lain keadilan (fairness), keabsahan (lawfulness), transparansi (transparency) dan dalam aspek tertentu timbal balik (reciprocity) antarnegara," kata Johnny.
Baca juga: Kominfo buka DEWG G20 ketiga di Labuan Bajo
Pengakuan terhadap aspek tersebut diyakini tidak hanya bermanfaat dalam pemulihan ekonomi dunia, tapi, juga mendorong tercipta sinergi dan kolaborasi yang konkret untuk mewadahi perkembangan inovasi teknologi digital secara komprehensif.
Isu tersebut, menurut Johnny, tidak hanya milik negara berkembang semata, tapi, juga isu negara maju dan negara miskin.
"Pembahasan ini akan sangat bermanfaat di tengah dunia yang semakin dipengaruhi oleh pertukaran data antarnegara," kata Johnny.
Presidensi G20 Indonesia mendorong masyarakat global dan seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia soal isu tata kelola data. Menurut sang menteri, pemanfaatan data berguna bagi semua dan merupakan sebuah kewajaran serata menjadi tujuan bersama.
"Tanpa adanya praktik tata kelola data yang tepat serta inklusif hampir dapat dipastikan bahwa pemanfaatan data akan tidak seimbang dan berpotensi menjadikan data hanya sebagai suatu komoditas yang terbatas dan justru mengakibatkan pemanfaatan data secara compartmentalized atau terkelompok," kata Johnny.
Pembahasan soal kerangka pemanfaatan data antarnegara akan dilakukan pada sidang hari ini.
Baca juga: DEWG G20 Indonesia di Labuan Bajo bahas tata kelola data lintas negara
Baca juga: Pertemuan Ketiga DEWG G20 bahas dua isu prioritas digital ekonomi
Baca juga: Bakti prioritaskan akses internet gratis di wilayah timur Indonesia
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA