Suasana Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholder pada Arus Data Lintas Batas di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/7). (kominfo.go.id)
Indonesia memfasilitasi forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia ketiga yang berlangsung di Nusa Tenggara Timur untuk membahas pemanfaatan data.
"Dengan pertumbuhan internet yang semakin meningkat, setiap dari kita di sini memiliki kepentingan penting dalam tata kelolanya, terutama dalam penerapan tata kelola arus data," kata Chair DEWG G20, Mira Tayyiba dalam Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholders pada Arus Data Lintas Batas, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dikutip dari siaran pers, Sabtu.
Baca juga: Indonesia tekankan keseimbangan aliran data lintas batas negara
DEWG telah membahas kerangka Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) yang telah diciptakan selama Presidensi G20 Jepang 2019.
Pembahasan tata kelola data bersifat penting karena ada peningkatan risiko dan kekhawatiran arus bebas data dari aspek teknis, praktis, dan konseptual. Negara anggota G20, kata Mira, berkeingan untuk memajukan diskusi tentang data yang diusulkan Indonesia.
"Dalam rangka mengatasi berbagai isu bergulir tentang pemanfaatan data di masyarakat kita. Isu-isu tersebut menjadi relevan seiring dengan interaksi kondisi dunia yang semakin bergantung pada langkah-langkah berbasis digital seperti dalam mendukung pemulihan pascaCOVID-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Mira.
Lokakarya yang masih dalam rangkaian pertemuan DEWG G20 ini merupakan upaya Indonesia dalam memfasilitasi pembahasan mengenai tata kelola dan aliran data lintas negara. Agenda ini diharapkan bisa mendorong semua pemangku kepentingan dan perwakilan anggota G20 untuk melanjutkan pembahasan secara intensif.
"Untuk dapat memajukan diskusi dalam mewujudkan pemahaman yang inklusif dan seimbang tentang DFTT dan CBDF. Diskusi berlangsung selama perjalanan Gugus Tugas Ekonomi Digital (Digital Economy Task Force) dari presidensi sebelumnya yang diangkat menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group)," kata Mira.
Lokakarya ini juga penting dalam mengembangkan draf deklarasi tingkat menteri atau yang dikenal sebagai Bali Package.
Baca juga: Delegasi DEWG G20 puji Labuan Bajo
Baca juga: Hari terakhir DEWG tekankan penguatan tata kelola data lintas negara
Baca juga: Kominfo ajak masyarakat cepat beradaptasi dan kuasai teknologi digital
"Dengan pertumbuhan internet yang semakin meningkat, setiap dari kita di sini memiliki kepentingan penting dalam tata kelolanya, terutama dalam penerapan tata kelola arus data," kata Chair DEWG G20, Mira Tayyiba dalam Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholders pada Arus Data Lintas Batas, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dikutip dari siaran pers, Sabtu.
Baca juga: Indonesia tekankan keseimbangan aliran data lintas batas negara
DEWG telah membahas kerangka Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) yang telah diciptakan selama Presidensi G20 Jepang 2019.
Pembahasan tata kelola data bersifat penting karena ada peningkatan risiko dan kekhawatiran arus bebas data dari aspek teknis, praktis, dan konseptual. Negara anggota G20, kata Mira, berkeingan untuk memajukan diskusi tentang data yang diusulkan Indonesia.
"Dalam rangka mengatasi berbagai isu bergulir tentang pemanfaatan data di masyarakat kita. Isu-isu tersebut menjadi relevan seiring dengan interaksi kondisi dunia yang semakin bergantung pada langkah-langkah berbasis digital seperti dalam mendukung pemulihan pascaCOVID-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Mira.
Lokakarya yang masih dalam rangkaian pertemuan DEWG G20 ini merupakan upaya Indonesia dalam memfasilitasi pembahasan mengenai tata kelola dan aliran data lintas negara. Agenda ini diharapkan bisa mendorong semua pemangku kepentingan dan perwakilan anggota G20 untuk melanjutkan pembahasan secara intensif.
"Untuk dapat memajukan diskusi dalam mewujudkan pemahaman yang inklusif dan seimbang tentang DFTT dan CBDF. Diskusi berlangsung selama perjalanan Gugus Tugas Ekonomi Digital (Digital Economy Task Force) dari presidensi sebelumnya yang diangkat menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group)," kata Mira.
Lokakarya ini juga penting dalam mengembangkan draf deklarasi tingkat menteri atau yang dikenal sebagai Bali Package.
Baca juga: Delegasi DEWG G20 puji Labuan Bajo
Baca juga: Hari terakhir DEWG tekankan penguatan tata kelola data lintas negara
Baca juga: Kominfo ajak masyarakat cepat beradaptasi dan kuasai teknologi digital
Anda dapat menterjemahkan, menyiarkan ulang, menulis ulang dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber (ANTARA, RRI atau TVRI).
Sumber: ANTARA
